"Dengan situasi terkini, tentu program yang dijalankan itu malah jelas tidak bermanfaat, barang akan mubazir, dan saya berkeyakinan akan menumpuk saja di desa," kata anggota Komisi E DPRD Jateng itu.
Gus Fadlun, panggilan akrabnya tak memungkiri, anggaran untuk program ini memang semacam dadakan, karena baru dimunculkan saat virus ini menyebar di Jawa Tengah.
"Meski dadakan, dan bisa dimaklumi tentunya anggaran yang ada harus benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, dan ada rasa keadilan bagi semua masyarakat," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Dengan jumlah desa di Jawa Tengah sebanyak 7.809 desa, maka dengan anggaran tiap desa Rp 10 juta, maka anggaran yang dikeluarkan Rp78.090.000.000. Sebuah angka yang tidak kecil, dan akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, atau penguatan usaha kecil demi keberlangsungan usaha mereka.
"Pertanyaannya untuk apa barang kesehatan itu baru disalurkan sekarang? Apalagi katanya sudah akan memasuki tahap New Normal. Barang itu mestinya disalurkan pada bulan Maret atau April saat Pandemi merebak. Hari ini, yang dibutuhkan recovery ekonomi, modal dagang, sembako murah, hingga recovery pendidikan," bebernya.
Karena program ini terlihat mengada-ada, Fadlun mendesak harus ada tim yang memeriksa program ini, cara pengadaannya dan sebagainya. DPRD tidak bertanggungjawab atas program ini.
“Sedari awal DPRD, Pimpinan, Rapat Banggar, bahkan di Rapat Bamus pun sudah mengingatkan, bahwa program yang ada harus tepat guna, dan bermanfaat sesuai kebutuhan rakyat. Jangan sampai kemudian ada program yang ngoyo woro dan mubazir,” katanya.