“Karena sebenarnya protes masyarakat ya satu saja, kenapa layanannya buruk dan kenapa korupsinya merajalela,” katanya.
ASN, pelajar, hingga masyarakat pelosok disentuh Ganjar agar sistem pencegahan antikorupsi dapat terbentuk di Jateng. Ganjar memulai dengan mendorong ASN di pemerintahannya untuk melaksanakan konsep layanan mudah, murah, cepat kepada masyarakat.
Ganjar menyadari bahwa ‘semerawut’-nya birokrasi dapat menjadi celah oknum tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi korupsi.
“Saya senang karena KPK dulu menemani kita, kita mendapatkan kisi-kisi bagaimana melakukan pencegahan (korupsi) dan kita review satu per satu,” ujarnya.
Lewat berbagai upaya tersebut, Ganjar berhasil membawa Jateng 5 tahun beruntun sejak 2018 mendapat predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kementerian PANRB.
Selain itu, Jateng juga meraih penghargaan KPK sebagai provinsi paling berintegritas pada 2019 lalu. Jateng dinilai KPK paling berintegritas dengan skor 78,26, diikuti Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Jawa Barat.