“Surat rekomendasi sudah saya tandatangani tanggal 16 November kemarin. Jadi intinya tidak kami temukan pelanggaran. Soal ada kekecewaan, merupakan hal biasa di tengah alam demokrasi, “ kata Supadi, Rabu (17/11/2021).
Dia mengatakan, teknis seleksi perangkat desa sejatinya menjadi kewenangan penuh Kepala Desa, karena surat keputusan (SK) pengangkatan berasal dari Kepala Desa. Yang terpenting memenuhi unsur-unsur bersih, transparan dan akuntabel.
Sedangkan Kecamatan, Pemerintah Kabupaten maupun DPRD sebatas mengawasi jalannya seleksi. “Jadi kalau muncul usulan seleksi perangkat desa diambil alih Pemkab, malah nanti ada tudingan macem-macem. Karena SK perangkat dari Kades, ya desa yang punya kewenangan, “ katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Daerah Pemkab Rembang, Arief Dwi Sulistya menanggapi hingga Rabu (17/11) siang belum ada disposisi terkait rekomendasi DPRD tersebut. “Sebentar saya cek dulu mas, “ kata Arief saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Saat persoalan seleksi perangkat desa di sejumlah desa mereda, kini muncul lagi sorotan tentang dugaan kejanggalan seleksi perangkat desa di Kecamatan Lasem, yang akan diadukan ke DPRD oleh peserta tidak lolos.