“Sebagai ketua DPC dan DPD Organda disambati ngudo roso semua awak angkutan. Melihat di BRI sampai sekarang ini pada antre BLT. Jadi sebelum Covid, awak angkutan ini tidak terdaftar warga miskin, tapi setelah Covid malah yang paling miskin,” ujar dia.
Pihaknya berharap jika pemerintah benar-benar mau memutus mata rantai Covid-19 tanpa kecuali tidak ada dispensasi untuk semua transportasi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jateng, Ferry Wawan Cahyono mengatakan, terkait kebijakan larangan mudik, pihaknya juga trenyuh.
“Kita bersimpati dan berempati terhadap pelaku usaha transportasi. Tetapi memang hari ini kita masih menghadapi situasi yang belum menentu terkait penyebaran Covid-19,” kata Ferry.
Dia mengatakan, Jateng ini sudah sedemikian hingga melakukan pencegahan penyebaran Covid. Memang vaksinasi sudah mulai, tapi mengaca kasus Covid di luar negeri terjadi lagi grafik Covid kedua dan ketiga.
“Kita tidak inginkan ini terjadi Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Karena mudik ini merupakan pergerakan manusia yang besar-besaran atau mobilisasi yang bisa saja melanggar protokol kesehatan,” ujarnya.