Ganjar mengaku tidak ingin kecolongan dengan kasus pengibaran bendera yang identic dengan organisasi masyarakat (ormas) terlarang yang sudah dibubarkan pemerintah itu. Sehingga saat sekarang kasus tersebut didalami.
“Saya titip, ini ada banyak guru di sini, ada banyak guru, kepala sekolah, maka kita titip kepada kepala sekolah, kita jangan main-main pada soal itu (bendera HTI). Bahkan, ada beberapa kepala sekolah ngrasani, gubernure njelehi (membicarakan kalau gubernurnya menyebalkan), gubernurnya menjadi musuh yang akan mencabut jabatannya," kata dia sambil menunjuk sejumlah guru dan kepala sekolah yang berdiri di belakangnya.
Ganjar mengatakan, pemikiran tersebut tidak benar karena dia hanya ingin para kepala sekolah bekerja dengan baik, mendidik pelajar dengan baik, mengajarkan nilai-nilai bangsa, negara, dan agama dengan benar, serta mempunyai nilai toleransi yang tinggi.
Politisi PDIP itu mengatakan, ada urutan untuk mengindikasikan apakah seorang guru terpapar radikalisme atau tidak terpapar radikalisme.
“Urutannya, apa sih kegiatan yang dilakukan, kegiatannya rutin atau tidak, berapa bukti yang ada, sehingga tidak bisa kita selalu mengatakan kamu radikal hanya satu kali tindakan. Nah, hari ini mulai kita ketahuan karena apa? Karena ternyata media sosialnya menjadi jejak digital yang tidak hilang, ketika mereka mengatakan tidak, hari ini ada, dan itu ada di mana-mana," katanya.