Karena belum ada inisiasi yang baik, akhirnya diberi surat peringatan (SP) pertama hingga ketiga. Berdasarkan petunjuk bupati setelah SP3, ada kebijakan pengunduran waktu untuk pembongkaran dari Satpol PP provinsi, sehingga diberi kesempatan lagi mundur setengah bulan.
"12 Desember 2022 mestinya harus sudah selesai bongkar mandiri, tapi mungkin karena peralatan kurang memadai, akhirnya pada selasa (13/12/2022) kami adakan pembongkaran dengan alat berat," katanya.
"Harapan saya selaku Kasatpol PP Pemalang, masyarakat harus tahu bahwa mendirikan bangunan di lahan yang bukan miliknya, apalagi di atas tanah aset negara, tanpa izin yang berwenang itu melanggar aturan,” katanya.
Pembongkaran bangunan liar yang berlangsung dari siang hingga sore hari, berlangsung tertib tanpa ada kendala. Pemilik bangunan liar tampak pasrah.