Peternak berharap program tersebut dapat diperpanjang hingga enam bulan agar mampu membantu menekan biaya produksi.
Mereka juga mengusulkan telur dimasukkan dalam cadangan pangan pemerintah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menyerap produksi ketika harga telur jatuh sekaligus menjaga kestabilan harga di tingkat peternak.
Peternak turut meminta pemerintah menegakkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 mengenai hak budi daya. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memberikan perlindungan dan kesempatan usaha yang lebih adil kepada peternak rakyat di tengah persaingan dengan perusahaan peternakan berskala besar.
Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari yang memantau langsung aksi tersebut mengatakan pemerintah daerah memahami kesulitan yang dihadapi para peternak. Menurutnya, sebagian tuntutan peternak berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga aspirasi tersebut akan segera diteruskan.
"Kami memahami kesulitan para peternak akibat kenaikan harga pakan dan turunnya harga telur. Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat agar segera mendapat perhatian," katanya.