Menurutnya, ketika masyarakat ingin membuat sertifikat hal milik (SHM) atas tanah petugas BPN seharusnya melakukan cros cek atau turun ke lapangan.
"Saya menduga pegawai BPN disana tidak turun ke lapangan saat itu. Sehingga, muncul lah persoalan hukum yang menjerat anggota DPRD dan notaris itu," ujarnya.
Untuk itu, dia meminta kepolisian khususnya Polda Jawa Tengah menuntaskan kasus tersebut secara terang benderang dan transparan.
"Jangan lagi ada yang ditutup-tutupi. Harus dibongkar siapa pun yang terlibat. Kasihan korbannya. Kami minta, Polda Jateng yang menangani kasus itu untuk transparan dan mengumumkan siapapun yang terlibat dalam kasus itu. Enggak perlu ditutupi lagi," urainya.
Jika kepolisian tidak melakukan penyelidikan secara transparan dan tidak dbuka untuk publik, dirinya khawatir kepercayaan masyarakat akan semakin menurun.