"Di antaranya untuk program jambanisasi, alat bantu produksi, Kartu Jateng Sejahtera, beasiswa untuk siswa kurang mampu, hibah Kemenag dan lainnya. Sementara anggaran dari pusat itu ada tujuh kegiatan, diantaranya BLT Dana Desa, bansos PKH, BPNT, BST dan bantuan beras untuk 7,6 juta kk," ujarnya.
Dari sisi ekonomi, ada anggaran total Rp24,1 miliar dari APBD Provinsi dan Rp2,2 triliun dari APBN. Untuk anggaran APBD, bantuan diberikan untuk BBM nelayan, asuransi nelayan, paket olahan ikan, cadangan beras dan bansos paket peternakan.
"Sementara anggaran APBN untuk bantuan produktif usaha mikro, sudah terealisir sebesar 1,1 juta UKM dengan target 2,8 juta. Masing-masing Rp1,2 juta. Selain itu, ada juga kartu prakerja untuk 350.000 orang dan terealisasi 194.718 orang. Ini yang saya maksud harus digas agar segera tersalurkan," ujarnya. Selain memastikan bantuan yang sudah ada tersalurkan, Ganjar juga telah menyusun strategi refocusing. Sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Jateng sudah mengusulkan rencana refocusing itu.
Beberapa usulan adalah alokasi bantuan sosial untuk 133,555 kk. Masing-masing akan menerima Rp200.000. Bantuan akan diberikan untuk pedagang, sopir, tukang ojek, biaya transporter dan lainnya.
Selain itu, ada juga usulan bansos 157.795 UKM yang terdampak Covid-19. Bantuan Dinas Ketahanan Pangan sekitar Rp3,3 miliar untuk petani, Distanbun memberikan bantuan untuk 5.708 kelompok tani dan Disperindag mengusulkan bantuan produk bahan baku industri bagi 3500 IKM.
"Terakhir dari Disporapar yang mengusulkan bantuan sembako bagi 12.586 pelaku pariwisata yang terdampak PPKM. Jadi kira-kira kita siapkan Rp143,5 miliar. Sudah ada hitungan detilnya seperti itu," katanya.