Politikus PDI Perjuangan itu meminta persoalan ini tidak ditumpangi cerita lain. Ganjar juga mengimbau para kepala sekolah tidak mengambil keputusan serupa tanpa berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jateng.
“Ya yang penting jangan ada yang menumpangi dengan cerita yang lain. Kami perhatikan agar kemudian bisa selesai,” tegasnya. Ganjar mengatakan kejadian seperti ini juga terjadi di daerah lain. Khususnya setelah penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru. Sejak saat itulah banyak ditemukan daerah tak memiliki sekolah negeri.
Seperti yang terjadi di tanah kelahiran Ganjar. Yakni di Tawangmangu, Karanganyar yang baru memiliki SMA Negeri di tahun 2022 ini.
Teranyar di Cilongok, Banyumas juga mengalami kasus serupa. Untuk itu Ganjar mendorong kepada DPRD Jateng turut memberi perhatian pada pendidikan.
“Di rapat paripurna kemarin saya sampaikan karena dengan sistem zonasi itu sekarang ketahuan banyak daerah yang tidak bisa mengakses sekolahan dengan gampang, maka daerah itu ya butuh dibangun sekolahan. Maka kemarin kita menyampaikan kepada DPRD agar ini juga menjadi perhatian,” ujarnya.