SURABAYA, iNews.id – Sebanyak 12 mantan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 yang menjadi terdakwa kasus korupsi divonis antara 4-5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (9/5/2019).
Belasan mantan wakil rakyat itu secara berjamaah menerima suap dari Wali Kota Malang nonaktif M Anton terkait persetujuan perubahan APBD Kota Malang tahun anggaran (TA) 2015 senilai Rp700 juta.
Selain pidana penjara, ke-12 anggota DPRD itu juga diwajibkan membayar denda masing-masing sebesar Rp200 juta dan membayar uang pengganti sebesar Rp25 juta sampai Rp117,5 juta.
“Menjatuhkan hukuman kepada masing-masing terdakwa dengan hukuman penjara mulai dari 4 tahun hingga 5 tahun,” kata Ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Dede Suryawan dalam amar putusannya.
Menurut majelis hakim, para terdakwa secara sah melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Majelis hakim juga mencabut hak politiknya serta dipilih selama tiga tahun setelah menjalani hukuman pidana pokok. "Terdakwa dihukum dengan dengan dicabut hak pilihnya selama tiga tahun," katanya.
Selain menerima suap dari Wali Kota Malang nonaktif, dari hasil kesimpulan tim majelis hakim selama proses persidangan ke-12 terdakwa juga menerima suap persetujuan pembahasan APBD Kota Malang tahun 2015 dan pembahasan proyek pengelolaan sampah senilai Rp150 juta per orang.