"PDI Perjuangan Kabupaten Blitar akan mensupport kalau memang terbukti di lapangan terjadi seperti itu. Harus ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang yang berlaku," katanya.
Meski begitu, dia meminta semua pihak untuk menghormati hak-hak Kepala BLP Kabupaten Blitar. Jika memang tidak terbukti, harus ada klarifikasi yang jelas.
"Ini untuk menjaga kondusifitas situasi di Pemkab Blitar menjelang tahun politik. Kalau kita bicara serapan anggaran di Pemkab memang minim. Tapi semoga nanti serapan bisa sesuai dengan target canangkan bersama," katanya.
Diketahui Wakil Bupati Blitar mengusulkan agar Kabag BLP Kabupaten Blitar dicopot atau dimutasi menjadi Kepala SD atau PAUD. Usulan itu disampaikan menyusul minimnya serapan anggaran di 2023.
Rahmat menyebut minimnya serapan itu karena dugaan adanya permainan lelang. Bahkan dia menemukan dugaan adanya pejabat yang menerima duit Rp300 juta dari rekanan proyek jembatan senilai Rp 12 miliar yang bersumber dari APBN.
Atas tudingan itu, Kepala BLP Pemkab Blitar Iwan Dwi Winarto membantah. "Saya enggak pernah menerima apa pun dari rekanan, apalagi meminta," katanya.