LUMAJANG, iNews.id - Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018, Rabu (23/11/2022). Dalam pemeriksaan itu, dia menjelaskan alur mekanisme bantuan hibah yang diterima Kabupaten Lumajang pada 2014.
"KPK memanggil empat saksi, salah satunya saya untuk dimintai keterangan di Polresta Malang pada Rabu (23/11/2022)," katanya saat dihubungi, Rabu (23/11/2022).
Pemeriksaan terhada Indah dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim periode 2014-2016 sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim periode 2017-2018 Budi Setiawan (BS).
"Saat itu saya menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lumajang," katanya.
Ia mengatakan, ada sekitar 15 pertanyaan yang diajukan kepada kepadanya dalam waktu sekitar dua jam. Namun hanya empat pertanyaan yang substansi terkait mekanisme bantuan hibah pada 2014.
Ia menjelaskan pihak Bappeda Jatim saat itu memberitahu agar Kabupaten Lumajang mengajukan proposal untuk bantuan keuangan khusus, kemudian hal tersebut dilaporkan Bupati Lumajang.
"Dana hibah yang diterima Pemkab Lumajang saat itu sekitar Rp5 miliar dan dialokasikan untuk mendukung sarana pembangunan jalan lintas selatan (JLS), jalan rusak, dan akses menuju wisata," katanya.
Menurutnya, pihak Bappeda Pemkab Lumajang mengajukan permohonan bantuan dana tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan pihaknya hanya mengusulkan saja.