Menurutnya, seharusnya ponpes memiliki data santri yang lengkap dan akurat, namun fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Saat proses pencarian korban dilakukan, data antara pihak ponpes dan Basarnas tidak sinkron, sehingga memperlambat proses identifikasi.
“Data santri seharusnya tersimpan di database ponpes, tapi ternyata tidak diperbarui. Basarnas bahkan harus mencari data sendiri. Ada ketidaksesuaian antara data ponpes dan data posko,” katanya.
Hamida juga menuturkan, keluarganya sempat mengalami kesulitan ketika petugas datang ke alamat lama di Surabaya, padahal mereka telah melaporkan perubahan alamat ke ponpes sejak enam bulan lalu.
“Artinya data santri tidak pernah diperbarui. Kami sudah laporkan perubahan alamat, tapi tidak ada tindak lanjut,” katanya.
Dia menambahkan, banyak wali santri mengalami hal serupa, namun memilih diam karena takut atau merasa tidak punya posisi kuat untuk menuntut kejelasan. Komunikasi dengan pihak ponpes pun disebut sangat minim.