Diketahui, penggeledahan itu ditengarai berkaitan dengan sejumlah kasus gratifikasi perizinan pendirian 15 tower seluler pada 2015 lalu, bukan kasus korupsi lainnya. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebelumnya dalam keterangan pers mengaku sangat mendukung proses penggeledahan.
“Saya tidak hafal berkas apa saja yang diambil (KPK). Setahu saya, yang diambil KPK itu berkas-berkas disposisi lama terkait perizinan tower yang saya tandatangani. Karena semua berkas perizinan kan harus ada tandatangan bupati,” kata Mustofa.
Proses penggeledahan itu dilakukan di sejumlah kantor di lingkungan Pemkab Mojokerto, di antaranya kantor Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, dan kantor Bappeda.