“Banyak yang menganggap regulasi yang saat ini ada itu multitafsir. Mulai dari makna netralitas, makna izin dan lain sebagainya. Nah, semua itu akan disempurnakan,” katanya.
Di luar itu, ada juga usulan tentang pemilihan kepala daerah tidak langsung atau calon kepala daerah yang dipilih anggota DPRD. Hanya untuk usulan ini, lanjut Akmal masih berupa wacana. “Kami belum melakukan kajian komprehensif tentang itu,” katanya.
Namun, Akmal tetap menerima semua masukan tersebut. “Silakan saja. Kita tidak boleh melarang orang berwacana, itu sah-sah saja,” ujarnya.