Menurutnya, penundaan pilkades dalam jangka waktu lama telah menimbulkan dampak sosial dan negatif, mengingat keberadaan kades definitif sangat besar pengaruhnya terhadap situasi di desa.
"Kami sudah terlalu lama dipimpin penjabat (PJ) kepala desa sejak 2021. Pemerintahan desa tidak berjalan maksimal dan banyak konflik yang tak terselesaikan," katanya.
Menanggapi aksi tersebut, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang Sudarmanto menemui massa.
Dia menyampaikan pelaksanaan pilkades belum dapat digelar pada 2025 karena terhalang regulasi dari Kementerian Dalam Negeri.
“Saat ini masih beberapa kepala desa yang masa jabatannya diperpanjang hingga 2 tahun ke depan. Maka pilkades serentak baru bisa dilaksanakan pada 2028,” katanya.
Aksi berjalan dengan tertib meski sempat memicu kemacetan lalu lintas. Polisi terus berjaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.