Dia memastikan, DPRD akan melakukan pengawasan terhadap SPBU satu harga satu-satunya yang berada di daerah kepulauan Kayong Utara tersebut. Pengawasan untuk memastikan BBM dari Pertamina datang sesuai kuota, dan harga jualnya pun sama seperti daerah lainnya.
"Pertama kami akan mengawasi kuota, jangan sampai kuota yang dikeluarkan Pertamina tidak sesuai saat sampai di sini. Kedua pengawasan mengenai harga harus sesuai dari Pertamina serta harus kita jamin suplai BBM bersubsidi ini bisa tepat guna dan tepat daya di masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa saat meresmikan BBM satu harga mengatakan, peresmian BBM satu harga ini karena pemerintah ingin mewujudkan keadilan yang bukan sekadar jargon, tapi dibuktikan dengan diresmikannya program BBM satu harga di Pulau Maya.
Dia menjelaskan, dengan diresmikannya BBM satu harga tersebut, sebanyak 2.000 nelayan dan 500 kapal motor milik nelayan yang sebelumnya membeli BBM ke tingkat pengecer dengan harga tinggi, kini mereka sudah bisa membeli BBM dengan harga sama.
Para nelayan bisa membeli premium Rp6.450 per liter, dan solar Rp5.150 per liter.
"Untuk di Kabupaten Kayong Utara sendiri akan dibangun kembali dalam waktu dekat BBM satu harga di Kepulauan Karimata, sehingga kami berharap agar pemerintah dan Pertamina mempermudah pengurusan izinnya," ujarnya.