JAKARTA, iNews.id - Penanganan satwa ketika terjadi bencana besar seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai perlu memiliki komando yang lebih jelas dari pemerintah pusat.
Perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap kondisi ekosistem satwa di lokasi bencana diharapkan menjadi momentum penguatan regulasi.
Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai skala dampak karhutla yang sangat luas membuat keselamatan satwa liar tidak bisa lagi digantungkan sepenuhnya pada kapasitas pemerintah daerah.
Pemerintah pusat, kata dia, perlu memiliki mekanisme penyelamatan, termasuk kemampuan memindahkan satwa menuju lokasi yang lebih aman ketika habitatnya terancam. Namun, dia berharap perhatian itu tidak berhenti pada kunjungan lapangan.
“Kita berharap Gibran bisa ambil satu langkah lebih lanjut terhadap penanganan yang lebih komprehensif soal lingkungan dan satwa,” kata Trubus.
Menurutnya, mekanisme khusus dalam kondisi force majeure masih perlu diperkuat. “Soal satwa pada umumnya memang ada, tapi yang namanya bencana atau karhutla kan tidak direncanakan, jadi harus dihadapi dengan serius kondisi force majeure ini, perlu diperkuat dan belum ada,” ujarnya.
Trubus mengatakan, kebutuhan tersebut juga tidak hanya relevan untuk menghadapi kebakaran hutan. Berbagai bencana dan perubahan kondisi lingkungan dapat menempatkan satwa dalam posisi yang sama-sama rentan.
“Yang namanya bencana tidak hanya karhutla, misal isu lingkungan atau perubahan iklim di darat laut udara, gunung meletus, intinya hewan dan satwa itu harus lebih dahulu ditangani dan diselamatkan,” katanya.
Karena itu, dia berharap momentum perhatian Wapres dapat digunakan untuk memperjelas standar penanganan satwa dalam berbagai situasi bencana.