"Dengan cara seperti itu Kalbar akan cepat bangkit. Suatu daerah baru bisa maju dan bersaing apabila standar dan layanan publiknya sudah baik. Apabila masyarakat ngurus izin apa pun berbelit-belit, maka akan susah bersaing dan maju," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi menyoroti komitmen kepala daerah. Menurutnya tak cukup hanya layanan publik yang mudah, yang diberikan OPD. Kepatuhan setiap ketentuan harus menjadi komitmen bersama bagi setiap kepala daerah.
"Ternyata komitmen kepala daerah itu sangat penting untuk perubahan dan kemajuan suatu daerah. Tidak hanya dari segi pelayanan yang bagus dan mudah," tuturnya.