"Jadi ini cukup unik karena biasanya istri yang melapor karena menjadi korban kekerasan atau sebagainya. Namun saat ini malah istri atau seorang ibu yang dilaporkan karena menelantarkan anaknya," ucap Liberti.
Dia menduga kasus seperti itu bisa terjadi karena berbagai hal yang memungkinkan. Salah satunya faktor permasalahan ekonomi.
Untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dinas Sosial PPPA melakukan berbagai upaya terutama wujudkan desa layak anak. Hingga kini, dari 122 dan 2 kelurahan di Bengkayang, baru ada 10 desa layak anak. Tentu ini menjadi tugas bersama bagaimana menciptakan lingkungan layak untuk anak.
"Salah satu program pemerintah dalam menekan angka kekerasan terhadap anak. Ini juga tak lepas dari kesadaran semua pihak, terutama orang tua. Peran orang tua di sini sangat penting dalam mengontrol anak," ucapnya.