Hal ini harus didukung oleh SDM aparatur desa yang mumpuni, yang ditopang oleh latar belakang pendidikan yang baik.
"Ilmu-ilmu dasar tentang pemerintahan, cara pengelolaan keuangan yang benar, bagaimana mengawasi dan mengevaluasi, memerlukan ilmu tersendiri. Termasuk juga bagaimana bisa menangkap peluang di desanya dan potensi apa yang bisa dikembangkan,” ujarnya.
Mantan Kapolri ini menjelaskan pembinaan yang memadai diharapkan aparatur desa mampu berpikir dan memiliki kemampuan intelektual yang mumpuni. Sehingga dapat mengelola pemerintahan di desa. Termasuk mengelola anggaran untuk pembangunan di desa.
“Kita harapkan mereka juga memiliki kemampuan olah pikir sebagai intelektual, cara berpikir ilmiah. Mengubah cara pikir yang non scientific menjadi pola pikir yang scientific. Untuk itulah maka penting untuk merangkul perguruan tinggi,” tuturnya.
Seperti diketahui Kemendagri bersama Kemendikbud dan Kemendes PDTT menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kesinergisan Program Pembinaan Penyelenggaraan Desa serta Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi.
Tito berharap melalui penandatanganan ini seluruh pihak berkomitmen penuh untuk meningkatkan kemampuan aparatur dan perangkat desa. Hal ini agar memiliki pendidikan yang memadai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.