PONTIANAK, iNews.id - Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar) menemukan sejumlah potensi maladministrasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Pontianak. Temuan tersebut terjadi di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
"Selama periode Juni hingga Juli 2020, Ombudsman Kalbar telah menerima 25 aduan terkait PPDB," ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi, Rabu (19/8/2020).
Dia menjelaskan, dari 25 pengaduan tersebut, lima di antaranya merupakan pengaduan PPDB jenjang SMP, dan satu pengaduan jenjang SD. Sebagian besar laporan yang diterima Ombudsman Kalbar, terjadi setelah pengumuman penerimaan PPDB pada 11 Juli 2020.
Agus menjelaskan, temuan tersebut seperti penggunaan surat keterangan domisili sebagai pengganti kartu keluarga, dan penggunaan surat tugas bagi jalur perpindahan orang tua yang tidak mengatur rinci waktu maksimal penerbitan surat tugas.
Selain temuan yang berpotensi maladministrasi, Ombudsman Kalbar juga mengidentifikasi beberapa temuan di lapangan saat melakukan pengawasan.