Sementara Komisioner Bawaslu Provinsi Kalsel Nur Kholis Majid mengatakan, hasil supervisi dan monitoring Bawaslu kabupaten, didapati kendala KPU setempat kesulitan dalam memverifikasi data pemilih pemula secara detail ke sekolah-sekolah.
Hal itu karena siswa-siswi tingkat SMA sederajat dikelola Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel bukan kewenangan di kabupaten dan kota.
"Kami berharap KPU provinsi dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait permintaan data pemilih pemula ini agar jangan sampai menghambat potensi hak suara," katanya.