“Selama ini, PBS masih mengirim sampel ke luar daerah untuk pengujian karena alat yang tersedia belum lengkap. Ini yang kami dorong supaya ke depan kebutuhan pemeriksaan bisa dilayani di Kotim dan sekaligus meningkatkan PAD,” kata Ketua DPD Partai Perindo Kotim tersebut.
Hendra menilai, kelengkapan fasilitas laboratorium dapat membantu perusahaan memenuhi kebutuhan pengujian kualitas lingkungan tanpa harus mengirim sampel ke daerah lain. Layanan itu mencakup pemeriksaan kualitas air, limbah, serta parameter lingkungan lainnya sesuai kemampuan dan cakupan laboratorium.
Meski demikian, potensi pendapatan Rp1 miliar tersebut masih berupa proyeksi. Realisasinya bergantung pada jumlah perusahaan yang menggunakan layanan, jenis pengujian, serta parameter sampel yang diperiksa.
Selain melengkapi peralatan, Komisi II DPRD Kotim mendorong Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan DLH menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Skema tersebut diharapkan memberikan fleksibilitas pengelolaan pendapatan layanan untuk mendukung operasional dan pengembangan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami juga mendorong agar UPTD laboratorium ini menjadi BLUD. Dengan dikelola menjadi BLUD, hasilnya bisa langsung dianggarkan untuk laboratorium lagi. Apa yang perlu dibenahi dan apa yang perlu ditambah bisa dipenuhi,” tutur Hendra.