PALANGKA RAYA, iNews.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menyiapkan sekitar 3.000 lowongan pekerjaan melalui program Job Fair sebagai bagian dari upaya memulihkan perekonomian masyarakat di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Langkah ini menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk membantu masyarakat kembali produktif, selain melakukan pemadaman api, memberikan bantuan sosial, serta memperkuat perlindungan kesehatan warga terdampak kabut asap.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Pemerintah juga harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan kehidupan warga dapat kembali berjalan normal.
“Penanganan karhutla bukan hanya tentang memadamkan api, tetapi juga bagaimana melindungi masyarakat, menjaga kesehatan, memenuhi kebutuhan dasar, dan memastikan kehidupan warga bisa kembali berjalan dengan baik,” ujar Agustiar, Jumat (23/0/2026).
Menurutnya, upaya penanganan bencana harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga menyiapkan langkah pemulihan sosial dan ekonomi setelah masyarakat terdampak karhutla.
Dalam penanganan di lapangan, Pemprov Kalteng memperkuat koordinasi dengan perusahaan besar swasta, TNI, Polri, serta berbagai unsur terkait. Sejumlah langkah dilakukan, mulai dari menyiapkan peralatan pemadaman, membangun sumur bor, mengerahkan aparatur sipil negara (ASN), hingga merekrut relawan.
Di sisi kesehatan, pemerintah menyiapkan pembagian masker dan multivitamin, penyaluran makanan sehat, distribusi air bersih, serta pembangunan rumah oksigen. Perlindungan asuransi juga disiapkan bagi relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Pemprov Kalteng turut melanjutkan penyaluran bantuan sosial berupa paket sembako dan memperkuat pelayanan kesehatan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang aktivitas sehari-harinya terganggu akibat bencana.
Agustiar menegaskan, evaluasi tetap diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan karhutla. Ia juga membuka ruang bagi kritik dan masukan sebagai bahan perbaikan kebijakan maupun pelaksanaan di lapangan.
“Kami terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Yang terpenting, seluruh upaya harus terus diarahkan untuk melindungi masyarakat, memperbaiki penanganan di lapangan, dan memastikan warga mendapat dukungan untuk melewati masa sulit ini,” katanya.