Tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba dan Bidpropam Polda Kaltim kemudian menangkap AKP Yohanes pada 1 Mei 2025 dini hari. Setelah gelar perkara, status hukumnya resmi dinaikkan dari saksi menjadi tersangka.
“Setelah dilakukan gelar perkara yang melibatkan pengawasan internal dari Bidpropam, Itwasda, dan Bidkum, status YBK resmi ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka,” ucap Dirresnarkoba Polda Kaltim, Kombes Romylus Tamtelahitu.
AKP Yohanes dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta aturan internal Polri terkait disiplin dan kode etik profesi.
Kabid Propam Polda Kaltim, Kombes Hariyanto menegaskan bahwa AKP Yohanes segera menjalani sidang kode etik dengan ancaman sanksi terberat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
“Sanksi terberat yang dapat dijatuhkan adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri,” kata Kombe Hariyanto.
Menurutnya, proses hukum akan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta berkoordinasi dengan kejaksaan untuk mempercepat pemberkasan perkara.