Skenario Awal Pemindahan K/L ke IKN: KPK Duluan, KPU dan Bawaslu Belakangan

Dita Angga
Ilustrasi Kompleks Kantor Pemerintahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. (Foto: dok Kementerian PUPR)

JAKARTA, iNews.id – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun skenario awal pemindahan kementerian/lembaga ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Setidaknya ada lima tahapan pemindahan kementerian/lembaga (K/L)

Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan presiden.

“Jadi kami sampaikan bahwa penentuan akhir dikembalikan kepada prerogatif bapak presiden,” Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Kemanaan Kementerian PPN/Bappenas, Slamet Soedarsono dalam webinar Kehumasan Pemindahan IKN di Jakarta, Jumat (25/2/2022).

Namun dia menekankan bahwa tahapan-tahapan ini disusun berdasarkan intensitas interkasi dengan presiden dan wakil presiden

“Ini tahap-tahapannya. Intinya pada kesempatan pertama suasananya seperti di Jakarta. Artinya lembaga-lembaga yang interaksinya tinggi akan pindah duluan. Tentu saja termasuk lembaga tinggi negara,” ujarnya.

Berikut lima tahapan pemindahan K/L yang disusun Bappenas:

Tahap I:
1. Presiden dan Wapres
2. Lembaga Tinggi Negara: MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK
3. Kementerian Koordinator: Kemenko Ekonomi, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, dan Kemenko Marinves
4. Kementerian Triumvirat: Kemendagri, Kemenlu, dan Kemenhan
5. K/L yang mendukung kerja presiden dan wapres: Kemensetneg, Setkab, KSP, Watimpres
6. K/L yang mendukung proses perenccanaan, penganggaran, dan kinerja pembangunan: KemenPPN/Bappenas, Kemenkeu, KemenPANRB, dan BPKP
7. Kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN: Kemenkominfo, KemenPUPR, KemenATR/BPN
8. Alat pertahanan dan kemanan negara dan K/L yang mendukung penegakan hukum: Mabes TNI, TNI AD, TNI AU, TNI AL, Mabes Pori, Paspampres, BIN, BSSN, Kejagung, Kemenkumham, KPK

Editor : Dita Angga Rusiana
Artikel Terkait
11 hari lalu

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Kena OTT KPK, Pemkab Pastikan Pelayanan Tetap Normal

17 hari lalu

KPK Geledah Kantor Bupati Lombok Barat, Sejumlah Ruang Kerja Diperiksa

19 hari lalu

Bupati Penajam Paser Utara Dipanggil KPK terkait Kasus Rita Widyasari

26 hari lalu

KPK Bawa 3 Koper Dokumen Penting dari Penggeledahan Kantor Bupati Sukoharjo

30 hari lalu

Bupati Etik Suryani Kena OTT KPK, Pemprov Jateng Pastikan Pemerintahan Sukoharjo Berjalan

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal