TERNATE, iNews.id-Sejumlah aset berupa mobil dinas dan rumah dinas milik negara masih dikuasai mantan pejabat Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (Malut). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun turun tangan.
Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria menyebut dari laporan yang diterima masih ada sejumlah aset negara yang dikuasi oleh orang yang tidak berhak. Rinciannya adalah 61 kendaraan roda dan 10 roda empat.
"Itu sudah saya sampaikan, nanti diberikan data lagi, karena ada 61 kendaraan roda dua dan 10 roda empat, kecuali lima pejabat aktif, dua mantan wakil wali kota, dan camat," katanya.
Dian Patria menyebut pihaknya telah turun ke lapangan dan tidak ingin kejadian seperti mantan Bupati Keerom di Papua pada bulan Agustus 2021 yang dipidana 3 tahun penjara.
Kasus tersebut dilaporkan ke Polda Papua terkait tindak pidana penggelapan aset di mana saat dia keluar dari rumah dinas, ternyata isi seluruh rumah dinas ikut dikosongkan atau dibawa.
Akibatnya ada pihak yang melapor ke Polda Papua sehingga mantan bupati itu menjalani sidang dan divonis tiga tahun penjara.
"Jika belajar dari kasus pidana penggelapan aset itu, jangan sampai terseret. Kalau tidak mau terlibat masalah seperti itu," katanya.