Ketua Fraksi Partai Perindo DPRD Lombok Barat ini mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan pembaruan data yang lebih akurat dan mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ia mempertanyakan kinerja petugas yang seharusnya melakukan verifikasi data secara berkala.
"Ada kok yang tugasnya turun ke lapangan. Tapi apakah mereka turun? Sampaikah mereka di masalah masyarakat itu?" ujarnya.
Syamsuriansyah berharap kasus Inak Reme menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk memperkuat sistem pendataan dan meningkatkan koordinasi antarinstansi. Hal ini penting agar penguatan ekonomi kerakyatan dan perlindungan sosial benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan tanpa ada yang terlewatkan.