Wamendagri mengakui salah satu kewenangan dimiliki lembaga kultural MRP yakni bertugas memberikan rekomendasi terhadap keaslian orang Papua pada pencalonan gubernur/wakil gubernur serentak 2024-2029.
Terhadap keanggotaan MRP saat ini, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan perpanjangan masa jabatan pengabdian MRP hingga Juni 2023.
Wetipo mengatakan, Kemendagri berharap keanggotaan MRP yang terpilih masa bakti 2023-2028 dapat segera dilantik pada Juni mendatang.
"Pemerintah pusat melalui Kemendagri berharap anggota MRP hasil pemilihan di setiap wilayah adat dapat selesai dan mengisi keanggotaan baru MRP dari unsur orang asli Papua perwakilan adat, perempuan dan agama," ucapnya.
Untuk Pemilu 2024 dan pilkada, dia menambahkan setiap pemerintah daerah di Tanah Papua untuk memberikan perhatian guna menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).