Komnas HAM juga berulang kali bertemu Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) maupun Jaksa Agung guna meminta penyelesaian secara konkret, supaya tidak terjadi impunitas atas pelanggaran HAM berat, khususnya di Papua.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menegakkan keadilan bagi korban dan keluarga korban serta memastikan peristiwa semacam itu tidak terulang, baik di Papua maupun wilayah lain.
"Langkah konkret ini juga penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap sikap pemerintah Indonesia," katanya.
Dia menerangkan yang dilakukan Komnas HAM saat ini merupakan tahap awal dari proses resolusi konflik menyeluruh dan upaya damai di Papua.
Pada tahap awal, Komnas HAM berupaya mendengarkan dan meminta pendapat dari tokoh-tokoh kunci, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Termasuk mendengarkan tokoh dari kalangan agama, adat dan intelektual atau cendekiawan.
Dia mengatakan isu pokok yang akan dibicarakan yakni mengenai langkah penghentian kekerasan dan konflik bersenjata serta isu-isu resolusi konflik yang ingin diajukan kepada Pemerintah Indonesia.
Selanjutnya, Komnas HAM akan menyampaikan ke Presiden untuk dilakukan pertemuan dan negosiasi antara pihak-pihak terkait serta tokoh-tokoh kunci lain dengan mekanisme negosiasi yang disepakati bersama.