Dia menjelaskan pihaknya akan mendorong diterbitkannya satu peraturan berupa edaran gubernur yang mengatur secara umum mengenai proses belajar mengajar secara tatap muka sesuai dengan SK Bersama Kementerian.
"Karena kebijakan di Papua tidak bisa disamaratakan bahwa sekolah semua harus dibuka atau ditutup," katanya.
Dia menambahkan hal ini disebabkan di salah satu sisi angka penularan Covid-19 di Papua terus meningkat dan adanya virus baru yang sedang mengancam. Sementara jika memaksakan sekolah terus ditutup ada daerah yang tidak dapat dijangkau oleh internet sehingga sangat sulit belajar daring.