Mengingat ada regulasi yang di luar kewenangan seperti pengawasan laut 0 hingga 12 mil perlu mendapat andil serius dari pemkab yang ada di wilayah tersebut.
"Jika kewenangan itu sulit diperoleh maka optimalisasi pengawasan dan pencegahan aktivitas pemboman ikan yang meningkat, penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan maupun tindakan destruktif lain yang mengancam lingkungan laut yang dimiliki sulit dilakukan," ujarnya.
Apalagi pengawasan oleh aparat TNI dinilai tidak cukup tanpa melibatkan masyarakat.
Olehnya perpaduan pendekatan regulasi dan sosial perlu dilakukan untuk kepentingan peningkatan pengawasan wilayah laut yang dimiliki.
Pemkab juga katanya, sementara merancang program gerakan masyarakat cinta laut yang diharapkan dapat mendorong perhatian seluruh pihak untuk menjaga kebersihan dan kelestarian laut.