"Selanjutnya penandatangan MoU antara Kementan dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2021 terkait kerja sama pendampingan pemeliharaan keamanan pada pelaksanaan program pembangunan pertanian, serta penandatangan MoU antara Kementan dan BPKP pada tahun 2022 terkait kerja sama penguatan pengawasan," tuturnya.
Penandatanganan MoU ini kata dia menjadi momentum dalam menegaskan komitmen bersama seluruh jajaran Kementan untuk meningkatkan penerapan 'Good Governance' dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sekaligus mewujudkan persamaan persepsi terkait aspek peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum.
"Tugas dan fungsi pengawasan akan semakin optimal jika dilaksanakan secara terpadu sinergi APIP lainnya seperti BPKP dan instansi penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)," ujarnya.
Irjen menjelaskan, arah kebijakan pengawasan Itjen Kementan tahun 2022 adalah reorientasi pola pengawasan Itjen, fokus pada sasaran program super prioritas dan regular maksimum, dan tujuan pemeriksaan dilakukan secara tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
"Mari kita menjaga terus sinergitas dan integritas, menjaga kelestarian hayati dan berdaya saing serta mendorong agar dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat," ajaknya.