GORONTALO, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Pemerintah Provinsi Gorontalo. RDP tersebut fokus pada delapan area intervensi yang merupakan kerja sama antara Kemendagri, KPK, dengan BPKP.
“Delapan area intervensi ini adalah pengelolaan APBD, pengelolaan barang jasa, kemudian dalam hal pengurusan perizinan, APIP, pengelolaan ASN, pengelolaan pajak, aset, dan dana desa. Terkait survei penilaian integrasi, kami tentu ingin memetakan dan mengukur efektifitas risiko korupsi yang telah dilakukan. Sejak KPK hadir makin banyak kepala daerah menjadi tersangka di KPK,” kata Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar, Kamis (19/5/2022).
Ia menyebutkan rata-rata indeks integritas nasional 2021 mencapai 72,4 persen, sementara pemerintah daerah di wilayah Provinsi Gorontalo 71,11 persen.
Dua daerah dengan wilayah indeks terendah yakni Kabupaten Boalemo 59,98 persen dan Gorontalo Utara 55,28 persen.
“Kalau melihat per kabupaten, indeks integritas Gorontalo tentu menjadi catatan bahwa provinsi dan beberapa kabupaten yang ada di daerah ini sudah mempunyai nilai yang baik. Tetapi kemudian butuh perhatian penuh misalnya untuk Boalemo, Gorontalo Utara, dan Bone Bolango,” ujarnya.