Sementara itu Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer mengatakan RDP tersebut sebagai upaya memberikan pemahaman kepada jajaran pemerintah daerah di Gorontalo, terkait dengan pentingnya pencegahan korupsi di daerah.
Sebagai kepala daerah, ia mengapresiasi KPK telah meluangkan waktu datang ke Gorontalo
Hamka juga memaparkan beberapa program Pemprov Gorontalo terkait pencegahan korupsi yang menitikberatkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dengan sistem SPBE, SPID, FMI, SPSE 4.4, e-Katalog, e-Sirup, dan Bela Pengadaan.
Yang paling baru ada aplikasi MOOTAME serta sistem berbasis teknologi informasi berupa SIJAPTI.
“Namun kita menyadari bahwa semua sarana aplikasi yang dibangun tersebut hanya alat untuk membantu pelaksana tugas pemerintahan baik dari aspek perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan manajeman ASN," katanya.
"Semua usaha kembali kepada kita untuk seberapa kuat komitmen kita dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Yang paling penting semua capaian ini atas dukungan dari tim Korsupah (Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan) KPK,” katanya.