Dia mengatakan dari pengakuan HAM yang teralisasi hanya Rp 4,5 miliar dari kesepakatan Rp11,5 miliar tersebut.
"Namun kita masih mendalami apakah benar HAM hanya menerima Rp4,5 miliar," ujarnya.
Selanjutnya, kata Ginanjar uang tersebut dibagikan kepada anggota Pokja sebesar Rp700 juta.
"Selain itu dalam proses pembangunan fisik RSUD juga ditemukan kekurangan volume sebesar Rp20 miliar lebih," katanya.
HAM pada Jumat 23 Agustus 2022 melakukan pengembalian uang hasil suap atau gratifikasi sebesar Rp3,8 miliar kepada penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Saat ini, penyidik masih mengupayakan pengembalian sebesar Rp700 juta yang diserahkan kepada Pokja.
Pihaknya menambahkan bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat juga mengupayakan pengembalian atas kekurangan volume pembangunan fisik RSUD sebesar Rp20 miliar.
"Jika tidak maka kami akan melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang bersangkutan," katanya.
Ancaman sesuai dengan Pasal 2 jo 55 sub pasal 3 jo 55 KUHP. Untuk suap dan gratifikasinya dan Kedua Pasal 5 ayat 2 jo pasal 55 atau pasal 11 Jo pasal 56 KUHP.