"Kami tidak bermaksud menghambat penyaluran ADD. Tapi ini, karena keuangan daerah yang sangat minim. Saat ini, untuk penyaluran ADD baru mampu dibayar dua bulan dahulu. Sebab, untuk membayar tunjangan kades dan perangkatnya saja membutuhkan anggaran hampir Rp5 Miliar," katanya.
Saparudin mengakui jika pernah ada perwakilan dari forum kades yang meminta untuk menunda pencairan apabila hanya dibayar dua bulan.
"Kalau anggaran memadai, pasti langsung kami salurkan. Meski demikian kami tetap upayakan, dan dengan kondisi saat ini kami minta seluruh kepala desa bersabar," kata dia.