MEDAN, iNews.id – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera utara (Sumut) menggelar demonstrasi di halaman Kantor Gubernur, Jumat (7/9/2018). Mereka meminta pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah yang baru sehari dilantik untuk menutup operasional Pembangkit Listik Tenaga Uap (PLTU) di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.
Manajer Kajian Walhi Sumut Antonio Marwa Sipayung mengatakan, dua PLTU yakni PLTU Unit 1 dan Unit 2 yang ada di Pangkalan Susu, dinilai sangat membahayakan, baik secara lingkungan maupun kemanusiaan. "Oleh karena itu, kami menuntut pemerintah untuk segera menutup operasional PLTU tersebut,” kata Antonio.
Dia mengatakan, untuk operasional PLTU tersebut, pihak PLN masih menggunakan energi fosil yakni batubara yang berdampak buruk kepada masyarakat petani dan nelayan. Hal ini dirasakan masyarakat Desa Pulau Sembilan, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Dimana sekitar 660 KK warga di sana hanya mendapatkan 11 jam penerangan dalam sehari oleh PLN.
Selain itu, Antonio juga mengungkapkan bahwa sisa pembakaran batubara mempengaruhi lahan pertanian dan air laut tempat para nelayan tradisional mencari ikan. Dia meminta kepada gubernur dan wakil gubernur Sumut yang baru dilantik untuk meninjau ulang keberadaan PLTU di Pangkalan Susu tersebut. "Lahan pertanian dan perairan tercemar akibat abu dari pembakaran batubara. Nelayan kini kesulitan mencari ikan," ujarnya.
Pantauan iNews.id, aksi ini sempat memicu kepadatan lalu lintas di sepanjang Jalan Diponegoro, tepatnya di depan Kantor Gubernuran. Hingga berita diturunkan, belum ada perwakilan Pemprov Sumut yang memberikan tanggapan atas aksi tersebut.