"Ke-14 anggota DPRD Sumut melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 64 Ayat 1 dan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP," ujar Hendra.
Selain itu, dalam tuntutannya, jaksa juga meminta para terdakwa untuk mengembalikan uang suap yang mereka terima kepada negara. Para terdakwa diminta untuk melelang harta mereka jika tidak mampu untuk mengembalikan uang suap.
"Jika harta juga tidak dicukup untuk dilelang, maka diganti dengan hukuman penjara," ucapnya.
Jaksa KPK juga meminta kepada majelis hakim agar mencabut hak politik 14 anggota DPRD Sumut selama tiga tahun usai menjalani hukuman pokok.