Zaky juga menegaskan bahwa pihak NGO asal UEA tidak mempermasalahkan langkah penarikan bantuan dari Pemko Medan untuk dialihkan penyalurannya melalui NGO lokal. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mematuhi regulasi administrasi di Indonesia tanpa menghilangkan esensi kemanusiaan bagi para korban banjir.
"Tujuannya murni untuk membantu korban banjir. Pihak NGO tidak mempermasalahkan bantuan tersebut diserahkan kembali (oleh Pemko) untuk kemudian disalurkan melalui mekanisme yang tepat (melalui NGO lokal)," katanya.
Sebelumnya, bantuan ini sempat menjadi polemik setelah Wali Kota Medan Rico Waas mendapatkan teguran karena menerima langsung bantuan tersebut dari Wakil Duta Besar UEA di posko Pemko Medan, yang dinilai menyalahi prosedur penerimaan bantuan asing oleh pemerintah daerah.