Dalam pelaksanaannya diduga terjadi manipulasi dokumen pertanggungjawaban. Tersangka M diduga membuat bukti pembelian BBM yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya untuk mendukung pencairan anggaran.
“Struk pembelian yang digunakan sebagai dokumen pertanggungjawaban diduga tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan pencairan anggaran,” ucapnya.
Perbuatan tersebut diduga dilakukan atas sepengetahuan dan perintah MHA sebagai pengguna anggaran, yang turut menandatangani dokumen pencairan seperti SPM, SP2D, hingga SPTJM.
Sementara itu, tersangka ZH selaku PPTK diduga menyusun dokumen kebutuhan dan permintaan pembayaran dengan melampirkan bukti transaksi yang tidak sesuai fakta.
Akibat perbuatan para tersangka, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp863.016.444 berdasarkan hasil audit BPKP Provinsi Sumatera Utara.