PALEMBANG, iNews.id - Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan akan membentuk Tim Khusus Pemberantasan Mafia Tanah dan Mafia Pelabuhan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial-ekonomi. Pembentukan timsus ini perintah langsung Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Kejati Sumsel beserta satuan kerjanya.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel Khaidirman menuturkan, praktik-praktik kecurangan mafia tanah dan pelabuhan sudah menjadi atensi nasional saat ini. Termasuk, Sumsel yang masih memiliki lahan tidur di 17 kabupaten dan kota yang cukup luas dan memiliki banyak pelabuhan.
“Tim Khusus ini dibentuk agar tidak ada celah masuknya jaringan mafia tanah dan mafia di pelabuhan sebagaimana yang diatensikan Jaksa Agung,” katanys Minggu (28/11/2021).
Menurutnya, ada empat poin yang ditengarai menjadi celah masuknya mafia tanah sehingga harus ditanggulangi tim khusus. Pertama, belum terintegrasinya administrasi pertanahan yang dikelola Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan administrasi pertanahan di desa, misalnya terkait tanah Letter C, adanya kewenangan ketua adat menerbitkan surat keterangan tanah (SKT) atau surat keterangan tanah adat (SKTA).
Kemudian, belum selesainya proses pendaftaran tanah sehingga masih dibuka penggunaan tanda bukti hak atas tanah yang ada sebelum Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.