YOGYAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta agar kasus dugaan pemerasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Menteri Pertanian (mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) diusut tuntas. Tidak semestinya pimpinan lembaga tinggi negara melakukan korupsi.
Haedar menyayangkan munculnya dugaan kasus pemerasan tersebut. Sejak disumpah sebagai pejabat negara sebenarnya mereka sudah menandatangani pakta integritas. Seharusnya dugaan pemerasan tidak perlu muncul terutama di lembaga anti rasuah ini.
Menurutnya, Muhammadiyah perlu bersuara agar semua institusi penegak hukum bersih dan berintegritas. Muhammadiyah meminta agar aparat penegak hukum untuk tidak terlibat korupsi atau hal-hal yang memancing diri untuk korupsi.
"Para penegak hukum maupun pejabat negara sebenarnya punya prosedur tetap untuk tidak melakukan tindakan korupsi," kata Haedar usai melantik Rektor UAD di Yogyakarta, Senin (09/10/2023).
Haedar menyayangkan karena oknum APH seringkali kali kebobolan dan justru melakukan tindakan larangan tersebut. Meski ada klaim korupsi dilakukan oleh oknum, para pejabat negara dan penegak hukum masuk dalam sistem.