Menurutnya selama ini pemerintah melihat subsidi sebagai sebuah beban, maka tentunya hal ini memang seakan terasa memberatkan bagi pemerintah. Tetapi jika subsidi dipandang sebagai bentuk pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka subsidi tidak akan membebani pemerintah.
Mahasiswa menganggap, alih-alih untuk menjawab ketimpangan ekonomi dengan kenaikan harga BBM dengan oportunisme akut pemerintah menargetkan penerima bantuah sosial sebesar Rp12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan nominal Rp150.000 selama empat bulan dibayarkan dua kali. "Subsidi pemerintah tak sebanding dengan beban rakyat," ujar dia.
Mahasiswa menilai pemerintah juga gagal memproyeksikan dampak sistemik dari kenaikan BBM. Pemerintah selalu saja menggunakan kaca mata kuda sebagai indikator pembuatan kebijakan publik tanpa mempertimbangkan dampak riilnya.
Secara historis, persoalan harga BBM bukanlah sebuah problem tunggal. Naiknya harga BBM akan selalu diikuti dengan naiknya harga - harga kebutuhan pokok di tengah - tengah rakyat sehingga efek ini bisa menimbulkan inflasi bahkan stagnansi.