Namun pascapemungutan suara, isu negatif terhadap KPU justru mengalami kenaikan. “Ada peningkatan sekitar 70 kali lipat terhadap KPU atau tiga kali lipatnya isu negatif terhadap paslon,” ujar pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM ini.
Peningkatan frekuensi isu negatif terhadap lembaga KPU ini, kata Gaffar, tidak lepas dari pro kontra antarkedua pendukung paslon dalam menanggapi pemenang pilpres. Terlebih setelah munculnya hasil hitung cepat yang dilakukan para lembaga survei, di medsos muncul pro kontra terhadap hasil quick count.
Menurut dia, banyaknya isu negatif yang diarahkan ke lembaga penyelenggara pemilu, juga disebabkan masih minimnya pendidikan politik di kalangan para pemilih. “Pengetahuan dan pendidikan politik masyarakat sangat diperlukan agar tidak muncul efek dari isu negatif dalam pemilu,” ujar Gaffar.