Selain itu MK bisa saja memutuskan bahwa UU Cipta Kerja ini dibatalkan. Pasalnya, UU ini dinilai cacat formal. Jika demikian, presiden dan DPR harus mengulangi lagi proses pembentukan UU ini dari awal.
"Kalau MK tidak kabulkan, ya sudah kita mendapatkan UU yang cacat begitu," ucapnya.
Selain uji materi, dimungkinkan juga dilakukannya revisi UU Cipta Kerja. Namun menurut Asep hal ini akan memakan waktu lama. Pasalnya revisi ini harus masuk pada prolegnas terlebih dahulu dan melalui proses normal seperti biasa.
Dia mengatakan pemerintah pun tidak bisa langsung mengoreksi aturan itu. Jika ingin mengoreksi harus melalui prosedur revisi atau bahkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Penerbitan perppu ini dinilai lebih cepat.
"Harusnya kalau sudah dikasih nomor tidak boleh satu huruf pun, titik, koma, yang bisa diubah lagi. Ini karena sudah ditandatangani dan diundangkan. Itu sistem kita begitu," ujarnya.
"Kalau ada perubahan terpaksa keluarkan perppu untuk membereskan yang tadi itu, yang bermacam-macam kesalahan. Perppu ini lebih cepat karena langsung bisa diterbitkan dan di masa sidang berikutnya bisa disetujui DPR," ujarnya.