Persoalan pertama menyangkut kewenangan PSSI dalam menunjuk Plt Ketua Umum FFI. Michael menilai pemilihan dan pemberhentian Ketua Umum merupakan kewenangan Kongres FFI sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025.
FFI juga mempersoalkan penggunaan aturan penunjukan Plt Ketua dalam Pedoman Organisasi (PO) PSSI 2025. Menurut FFI, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi PSSI Provinsi yang masa kepengurusannya telah berakhir dan mengalami kekosongan kepemimpinan, bukan untuk mengambil alih kepemimpinan FFI.
Persoalan kedua berkaitan dengan pengesahan AD/ART FFI 2026. FFI menyebut mekanisme pemberhentian melalui KLB dalam aturan tersebut telah disetujui oleh 90 persen pemilik suara yang hadir dalam Kongres 12 Mei 2026.
Dari 60 anggota terdaftar, sebanyak 54 pemilik suara menghadiri kongres tersebut. Pengesahan AD/ART itu juga dilakukan atas rekomendasi PSSI melalui Surat Nomor 2280/PGD/222/V-2026. FFI menegaskan aturan internal tersebut telah disahkan dan berlaku di Kementerian Hukum sebagai landasan pengelolaan organisasi.
Poin ketiga yang disoroti FFI adalah dugaan pengabaian prosedur dan hak jawab. Dalam surat keberatannya, FFI menyatakan SK PSSI diterbitkan tanpa menyebutkan pelanggaran yang dilakukan kepengurusan Michael.