FFI juga mempersoalkan tidak adanya tiga teguran tertulis dari Badan Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat 4 ART FFI. Selain itu, FFI menilai hak untuk membela diri sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat 6 dan Pasal 26 ayat 10 Statuta PSSI 2025 tidak diberikan.
Poin keempat menyangkut ketelitian hukum dalam penyusunan SK. FFI menilai bagian konsideran keputusan tersebut tidak mencantumkan rujukan pasal secara spesifik.
Selain itu, Diktum 3 SK PSSI disebut mencabut "SK penetapan Ketum FFI 2024–2028" tanpa menyertakan nomor dan tanggal dokumen. FFI mempersoalkan pencabutan tersebut karena mengaku tidak pernah menerima dokumen yang dimaksud.
Poin kelima berkaitan dengan jumlah dukungan untuk permohonan KLB dan dugaan konflik kepentingan. FFI menyoroti perbedaan angka antara klaim 48 surat permohonan KLB yang terdiri dari 28 Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) dan 20 klub dengan pernyataan Plt Ketua pada 13 November 2026 mengenai 40 pemilik suara.
Angka 40 tersebut tepat berada pada batas minimal dua pertiga dari total 60 suara. FFI mempertanyakan perbedaan jumlah itu dan meminta bukti serta dokumen pendukung untuk memastikan keabsahan permohonan KLB.